Kali ini berbicara mengenai masyarakat Indonesia dan pegawai negri sipil. Seringkali medengar, melihat, dan membaca celotehan yang berbentuk cemoohan masyarakat Indonesia mengenai pejabat Negara. Right?

                Mereka membicarakan betapa buruknya para pejabat negara yang hanya memikirkan diri sendiri. Mereka membicarakan betapa kejamnya para pejabat negara yang dimata mereka selalu terbayang dengan kata korupsi. Padahal sesungguhnya, hanya beberapa pejabat negara dari berjuta pejabat yang melakukan tindakan buruk seperti korupsi.

                Masyarakat indonesia memang memiliki Hak Asasi. Hak yang berhak digunakan untuk berkomentar mengenai Negara dan seluruh isinya. Tetapi apabila masyarakat yang tidak pernah mengikuti kewajibannya sebagai warga negara indonesia seperti PEMILU, PILKADA maka masyarakat tersebut tidak berhak berkomentar. Karena apa? Masyarakat yang tidak memilih, masyarakat yang tidak mengerjakan kewajiban sebagai warga negara memang pantas tidak berhak berkomentar. Masyarakat tersebut hanya mencemoohkan apa yang tidak mereka lakukan sebelumnya, apa yang tidak mereka kerjakan sebagai warga negara. Jadi masyarakat yang berkomentar tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sudah sepantasnya dan menerima apa adanya negara indonesia yang diakibatkan ulahnya masing-masing.

                Apabila berbicara mengenai pejabat negara, menjadi pegawai negri sipil pun melakukan tahapnya yang dapat dikatakan dari angka nol. Dari mereka di test ujian seperti test CPNS, lalu menjadi staff, apabila akan naik pangkat seseorang itu harus menyelesaikan studinya atau dapat dikatakan sekolah kembali yang berstatus pegawai negri sipil. Terkadang masyarakat mencemoohkan hasil kerja dari para pegawai negri sipil serta pejabat daerahnya, padahal masyarakat itu hanya menggunakan sarana dan prasarananya tanpa harus mengendalikan operasi serta prosesnya. Sebenarnya petinggi negara telah membagi sesuai bidang yang beragam agar Negara Indonesia dapat terpelihara. Apabila akan mencemoohkan serta berkomentar seharusnya jelas asal usul dan bagaimana dengan keadaan seperti apa yang terjadi. Bukan hanya berceloteh tetapi tidak mengerti bagaimana cara melaksanakannya.

                Apabila masyarakat tidak menginginkan petinggi negara yang tidak sesuai keinginan, makadari itu laksanakan dahulu kewajiban serta tanggung jawab sebagai masyarakat Indonesia, setelah itu instropeksi terhadap diri sendiri dan mengapa bisa terjadi baik dan buruknya, selanjutnya apabila akan berkomentar sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah ataupun menyampaikannya kepada yang berhak.